Kini Jokowi Punya Kuasa Penuh untuk Angkat, Mutasi, dan bahkan Pecat PNS

Kini Jokowi Punya Kuasa Penuh untuk Angkat, Mutasi, dan bahkan Pecat PNS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan ini ada sejumlah kebijakan yang telah diubah. Salah satunya adalah, presiden kini memiliki kekuasaan tertinggi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS,” bunyi pasal 3 ayat 1 aturan tersebut seperti yang tertuang dalam PP tersebut.

Selain itu, presiden juga bisa mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, dan bupati/wali kota.

Tambahan baru yang ada di aturan ini adalah presiden berhak menarik pendelegasian kewenangan dalam dua ketentuan, pada Pasal 3 ayat 7:

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:

  1. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau
  2. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang menitik beratkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Aturan ini telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Jokowi pada 28 Februari 2020. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bagikan ke media sosial :